Islam dan Politik


Islam menaruh perhatian yang besar terhadap masalah-masalah politik, pemerintahan, kepemimpinan, dan ummat. Islam berbeda dengan agama yang lainnya, Islam tidak menerima sekularistik (pemisahan antara agama dan Negara/politik)- yang dibawa oleh Barat, karena Barat yakin kemajuan akan di capai bila agama dipisahkan dengan negara-, karena agama yang di maksud adalah agama kristen. Dan mereka lebih mengedepankan rasional, dari pada dogma agama. Islam adalah agama paripurna, ia mencakup: akidah, ibadah, mu’amalah, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Maka seyogyanya umat Islam tidak menganut Snoukisme, yaitu paham yang berusaha menghancurkan umat Islam. Snouk Hurgen seorang orientalis, yang berusaha mempelajari agama Islam dan umat Islam untuk menghancurkan umat Islam yang militan pada zaman kolonial Belanda dulu di Indonesia, sehingga ia berpendapat bahwa umat Islam yang paham akan politik harus di serang, sedangkan umat Islam yang tidak berpolitik jangan di ganggu, dan bila perlu di biayai, sehingga pada akhirnya umat Islam dapat dikalahkan.

Dalam hal ketata negaraan, nabi Muhammad sudah mengejawantakan dalam kehidupan di Madinah, kata Dr. Jabir Qumaihah, dalam karyanya Beroposisi Menurut Islam:

Konsep tentang Negara untuk pertama kali dibahas dalam pertemuan yang diadakan oleh pemerintah Amerika Serikat di Montefedo pada tanggal 26 Desember 1933. hasil pertemuan itu menyimpulkan bahwa sebuah Negara paling tidak harus memenuhi empat syarat:

1. Adanya batas wilayah yang jelas

2. Adanya bangsa yang permanen

3. Adanya pemerintahan

4. Mempunyai hubumgam dengan Negara lain.

Andaikata persyaratan tersebut di hubungkan dengan kepemimpinan Nabi di Madinah, maka Madinah saat itu bias disebut sebagai Negara, karena semua persyaratan itu telah terpenuhi:

1. Madinah merupakan suatu wilayah yang jelas penduduknya

2. Sebagi suatu bangsa, Madinah merupakan jama’ah umat Islam yang terdiri dari masyarakat Anshar dan Muhajirin

3. Rasulullah Saw adalah pemegang kekuasaan pemerintahan yang bersendikan kaidah-kaidah, seperti musyawarah dan keadilan

4. Madinah pada saat itu telah mampu menjalin komunikasi dengan pihak luar. Bahkan nabi telah menyusun undang-undang yang mengatur tentang hubungan kemasyarkatan beserta petunjuk pelaksanaannya (Piagam Madinah). Undang-undang tersebut memuat hak dan kewajiban masyarakat-kaum Muhajirin, Anshar dan beberapa kabilah Yahudi -baik dalam keadaan perang maupun damai. Dengan penerapan Undang-undang itu, maka sikap kesukuan yang sempit di ganti dengan sikap kebangsaan dalam wadah satu Negara dan satu jama’ah. Dengan demikian bukan berarti menghapus semua nilai-nilai tradisi, bahkan sebagian tradisi tetap terpelihara selama tidak bertentangan dengan

Syari’ah dan sejalan dengan perkembangan baru.

Berangkat dari pengertian secara menyeluruh, maka Islam tidak mengenal pemisahan antara kekuasaan politik dan agama, atau di kotomi antara Negara dan agama.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s