Mohammad Natsir


M Natsir
M Natsir

SUATU malam, Ustadz M. Ramdhan dikagetkan dengan kedatangan seorang tamu. Bukan tamu biasa, tapi ia seorang Perdana Menteri. Yang membuatnya kaget, sang PM datang dengan naik becak! Sang tamu, tidak lain adalah Mohammad Natsir.

“Pak Natsir, kenapa Bapak naik becak, oto (mobil) Bapak mana?” tanya Ust. Ramdhan heran.

“Oh, itu oto (mobil) Perdana Menteri. Saya datang ke sini sebagai Ketua Umum Masyumi,” jawab M. Natsir.
Mujahid dakwah dan politisi Islam “legendaris” Indonesia itu memberi teladan, bahwa seorang pejabat tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Ketika tidak lagi menjadi pejabat negara, ia pun mengembalikan kendaraan dinas dan pulang naik sepeda.

Saat menjabat Menteri Penerangan (1946-1948), tanpa rasa rendah diri ia menerima tamu di kantornya dengan pakaian amat sederhana, ditambal, sebagaimana ditulis kemudian oleh Prof. George Kahin –ahli sejarah Indonesia berkebangsaan Amerika yang waktu itu mengunjunginya di Yogya.

“Sosok Natsir seharusnya dijadikan acuan figur pemimpin sekarang. Ia seorang yang moderat dan sederhana, tapi lihat pemimpin kita sekarang yang justru memelihara kekuasaan untuk kepentingan pribadi,” tutur sejarawan Taufik Abdullah pada Diskusi Ahli “Refleksi Seabad M. Natsir” di Jakarta (15/7).

Sulit rasanya menyangkal ketokohan, kepahlawanan, dan keteladanan M. Natsir. Usulan agar Natsir digelari pahlawan nasional pun terus disuarakan banyak pihak. Namun, dengan alasan keterlibatan dalam kasus PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) pemerintah masih belum memberi gelar yang mestinya sudah lama disandangnya.

Sejarah mencatat begitu besar jasa Natsir bagi bangsa dan negara ini. Tahun 1949, ia berhasil membujuk Syafruddin Prawiranegara –yang bersama Jenderal Sudirman merasa tersinggung dengan perundingan Roem Royen– untuk kembali ke Jogja dan menyerahkan pemerintahan kepada Soekarno-Hatta. Natsir berhasil melunakkan tokoh Aceh, Daud Beureuh, yang menolak bergabung dengan Sumatera Utara (1950).

Ketika Belanda memecah-belah Indonesia dengan menjadikannya negera RIS (Republik Indonesia Serikat) akhir tahun 1949, Natsir menentangnya dan mengajukan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia mengajukan “Mosi Integral” kepada parlemen RIS (3 April 1950). Usulnya diterima dan NKRI terbentuk (17 Agustus 1950). Tanggal 5 September 1950, ia diminta membentuk kabinet sekaligus menjadi Perdana Menteri.

Bagi umat Islam, Natsir adalah sosok teladan dalam perjuangan menegakkan nilai-nilai Islam di negeri ini. Mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra menilai Natsir berhak mendapatkan gelar “Bapak Pergerakan Islam modern”. Kutipan pidatonya di parlemen, “Pilihlah salah satu dari dua jalan, Islam atau Atheis”, merefleksikan keteguhan pendiriannya tentang kebenaran Islam sebagai pedoman hidup di berbagai bidang.

Bangsa lain pun mengakui ketokohan Natsir. Tahun 1957 ia memperoleh bintang kehormatan dari Republik Tunisia untuk perjuangannya membantu kemerdekaaan negara-negara Islam di Afrika Utara. Ia mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Libanon (1967) dan dari Universitas Sains dan Teknologi Malaysia (1991).

Ia percaya menjabat Wakil Presiden World Muslim Congress Karachi, Pakistan (1967), anggota World Muslim League Mekah, Arab Saudi (1969), anggota Majlis A’la al-Alam lil Masajid Mekah, Saudi (1972), menerima “Faisal Award” atas pengabdiannya kepada Islam dari King Faisal Saudi (1980), anggota Dewan Pendiri The International Islamic Charitable Foundation Kuwait (1985), anggota Dewan Pendiri The Oxford Centre for Islamic Studies London, Inggris (1986), dan angota Majelis Umana’ International Islamic Univesity Islamabad, Pakistan.

MOHAMMAD Natsir lahir tanggal 17 Juli 1908 di Alahanpanjang, Maninjau, Sumatera Barat. Ia sekolah di HIS (Hollands Inlandsche School), MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) Padang tahun 1923, dan AMS (Algemene Middelbare School) Bandung (lulus tahun 1930).

Saat di Bandung, Natsir berinteraksi dengan para aktivis pergerakan nasional, antara lain Syafruddin Prawiranegara, Mohammad Roem, dan Sutan Syahrir. Tahun 1932, Natsir berguru pada Ust. Ahmad Hassan, pendiri Persatuan Islam (Persis). Natsir juga belajar dari H. Agus Salim, Syekh Ahmad Soorkati, HOS Cokroaminoto, dan A.M. Sangaji, tokoh-tokoh Islam Indonesia terkemuka pada waktu itu.

Di Bandung pula ia menjadi Wakil Ketua JIB (1929-1932), Ketua Partai Islam Indonesia cabang Bandung, dan tahun 1940-an menjadi anggota Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI), cikal bakal partai Islam Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) yang kemudian dipimpinnya. Saat aktif di JIB ia bertemu dengan wanita yang kemudian menjadi istrinya, Nur Nahar.

Natsir mendirikan lembaga Pendidikan Islam (Pendis) tahun 1932-1942. Selain itu, ia rajin menulis artikel di majalah, seperti Pembela Islam yang didirikannya, Panji Islam, Al Manar, dan Pedoman Masyarakat. Dalam tulisannya dia membela dan mempertahankan Islam dari serangan kaum nasionalis yang kurang mengerti Islam, seperti Soekarno dan Soetomo.

Khusus dengan Soekarno, Natsir terlibat polemik hebat dan panjang antara tahun 1936-1940-an tentang bentuk dan dasar negara Indonesia. Natsir menolak ide sekularisasi dan westernisasi ala Turki di bawah Kemal Attaturk. Ia mempertahankan ide kesatuan agama dan negara dan menyerukan Islam sebagai titik tolak kemerdekaan dan kedaulatan.

“Islam tidak terbatas pada aktivitas ritual Muslim yang sempit, tapi pedoman hidup bagi individu, masyarakat, dan negara…. kaum Muslimin harus berjihad untuk mendapatkan kemerdekaan. …kaum Muslimin harus mengelola negara yang merdeka berdasarkan nilai-nilai Islam…” demikian pandangan Natsir.

NATSIR menjadi nggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP, 1945-1946), Menteri Penerangan Selama dalam kabinet Syahrir I dan II (1946-1947) dan kabinet Hatta 1948 Natsir, serta Perdana Menteri RI (1950-1951).
Tahun 1946, ia mendirikan Partai Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia). Pada Pemilu 1955, Masyumi mendapat suara kedua terbanyak sesudah PNI. Pada sidang-sidang konstituante (1956-1957), ia mempertahankan pendiriannya untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara.

Saat Presiden Soekarno “sangat dekat” dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), Natsir menjaga jarak dan terlibat “pertarungan ideologis” dengan Soekarno. Pertarungan berlangsung hingga tahun 1961, ketika Soekarno membubarkan Masyumi dan memenjarakan Natsir dengan tudingan terlibat dalam kasus PRRI 1958. Ketika PRRI berakhir dengan pemberian amnesti, Natsir “dikarantina” di Batu, Jawa Timur (1960-1962), lalu di Rumah Tahanan Militer Jakarta, sampai dibebaskan oleh pemerintahan Soeharto tahun 1966 tanpa pengadilan dan satu tuduhan pun.

Tahun 1967 Natsir dan rekan-rekan lalu mendirikan Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), sebagai penerus perjuangan Masyumi, namun fokus bidang dakwah. Natsir pun giat membendung arus Kristenisasi yang kian marak setelah Soekarno tumbang Oktober 1965. Ia mengingatkan: “Tidak mustahil pula di negeri kita ini, suara azan bakal dikalahkan oleh lonceng gereja. Barang batil yang tersusun rapi akan mengalahkan barang haq yang centang-perenang!” (Pandji Islam, No. 33-34, 1938).

Tahun 1980, Natsir kembali berurusan dengan penguasa karena ia ikut terlibat dalam kelompok Petisi 50 yang mengeritik Suharto. Ia dicekal dalam semua kegiatan, termasuk bepergian ke luar negeri. Pada 7 Februari 1993 ia meninggal dunia di Jakarta dan dikuburkan di TPU Karet, Tanah Abang. Almarhum meninggalkan kesan mendalam dan teladan sangat baik dan kepada bangsa ini, utamanya para aktivis dakwah. (Mel, berbagai sumber).

alhikmahonline

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s