RASULULLAH SAW MEMBANGUN CIVIL SOCIETY DI TENGAH PLURALITAS MASYARAKAT MADINAH[1]


Oleh: Asep Sobirin[2]

 Asas Masyarakat Baru

Setelah Dakwah Rasulullah Saw di Makkah mendapat tantangan yang sangat keras dari kafir Quraisy, maka Rasulullah Saw hijrah ke Madinah. Hari itu adalah hari itsnain ‘Senin’ 12 Rabi’ul Awwal tahun ke-13 dari kenabian atau tahun ke-53 dari hari kelahiran beliau. Adapun berangkatnya beliau dari Mekkah adalah pada permulaan bulan Rabi’ul Awwal tersebut. Maka disinilah Rasulullah Saw mendapat sambutan yang hangat dari masyarakat Anshar, sehingga beliau membangun civil society (masyarakat madani) ditengah pluralitas masyarakat disana, dimana selain kaum khojroj dan Aus yang telah masuk Islam, disana juga terdapat komunitas Yahudi dari berbagai kabilah, Nasrani dan Majusi.

 

Asas Pertama:

Pembinaan Masjid

Kota Madinah semula terkenal dengan nama Yatsrib. Menurut Ibnu Khaldun, seorang alim tarikh yang termashur di seluruh dunia, dalam kitab Muqaddimah Tarih-nya, yang ditukil oleh Moenawar Cholil dalam Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Jilid I, hal. 467 menyebutkan bahwa nama Yatsrib diambil dari nama seseorang yang bernama Yastrib bin Mahla’il. Yatsrib itu keturunan dari raja-raja Amaliqah yang waktu itu berkuasa disana. Kemudian lama-kelamaan mereka dikalahkan oleh Israel, yaitu kaum Yahudi yang melarikan diri karena diserang dan dikejar-kejar oleh orang-orang Babilonia, orang-orang-Yunani, dan orang-orang Romawai. Dengan singkat, kota Yatsrib kemudian dikuasai oleh mereka (kaum Yahudi). Jadi, nama Yatsrib adalah seorang raja dari keturunan Arab Amliqah yang pernah memegang tampuk kekuasaan dikota Madinah. Setelah Nabi Saw hijrah ke kota itu, nama “Yatsrib” diganti dengan “Madinah” oleh Nabi sendiri.

Hijrah Rasulullah Saw ke Madinah, menurut Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthy (2006: 186) merupakan langkah awal proses terbentuknya Darul Islam yang pertama di muka bumi saat itu, di samping juga merupakan pernyataan berdirinya Negara Islam di bawah pimpinan pendirinya yang bernama Muhammad Saw. Karena itu, pekerjaan yang pertama dilakukan oleh Rasulullah Saw ialah meletakan asas-asas penting bagi Negara ini. Asas-asas tersebut tercermin pada tiga pekerjaan berikut:

  1. Pembangunan Masjid.
  2. Mempersaudarakan sesama kaum Muslimin secara umum serta antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar secara khusus.
  3. Membuat perjanjian (dustur) yang mengatur kehidupan sesama kaum Muslimin dan menjelaskan hubungan mereka dengan orang-orang di luar Islam secara umum dan dengan kaum yahudi secara khusus.

Ahmad Mansur Surya Negara dalam Api Sejarah I (2009: 44) mengatakan bahwa kalangan pakar ilmu politik menyatakan politik berasal dari bahasa Yunani, polis artinya kota, tidak pernah menganalisis Madinah artinya juga kota. Dengan demikian Nabi Saw sudah berpolitik, selain juga ahli diplomatik, dan  ini pula yang direalisasikan dalam bentuk Undang-undang/konstitusi yang terkenal dengan piagam Madinah (convenant of Madinah), 622 M, yang didalamnya juga terdapat pidana dan perdata, dan hal ini membuktikan bahwa Nabi telah mendirikan sebuah Negara, dimana syari’at Islam dijalankan secara kaffah.

Selanjutnya sejarawan Indonesia ini pun mengatakan peristiwa ini merupakan yang pertama dalam sejarah upaya penegakan hukum di dunia dengan adanya konstitusi tertulis. Di Barat sendiri baru mulai pada abad ke-13, dengan Magna Charta-nya Raja Jhon dari Inggris (1215 M atau abad ke-13). jadi Barat tertinggal enam abad dari Islam.

Bahkan dalam hal ketatanegaraan, Dr. Jabir Qumaihah menganalisis dalam karyanya Beroposisi Menurut Islam, nabi Muhammad sudah mengejawantakan dalam kehidupan di Madinah. Konsep tentang Negara untuk pertama kali dibahas dalam pertemuan yang diadakan oleh pemerintah Amerika Serikat di Montefedo pada tanggal 26 Desember 1933. hasil pertemuan itu menyimpulkan bahwa sebuah Negara paling tidak harus memenuhi empat syarat:

1. Adanya batas wilayah yang jelas

2. Adanya bangsa yang permanen

3. Adanya pemerintahan

4. Mempunyai hubungan dengan Negara lain.

Andaikata persyaratan tersebut di hubungkan dengan kepemimpinan Nabi di Madinah, maka Madinah saat itu bisa disebut sebagai Negara, karena semua persyaratan itu telah terpenuhi:

1. Madinah merupakan suatu wilayah yang jelas penduduknya

2. Sebagi suatu bangsa, Madinah merupakan jama’ah umat Islam yang terdiri dari masyarakat Anshar dan Muhajirin

3. Rasulullah Saw adalah pemegang kekuasaan pemerintahan yang bersendikan kaidah-kaidah, seperti musyawarah dan keadilan

4. Madinah pada saat itu telah mampu menjalin komunikasi dengan pihak luar. Bahkan nabi telah menyusun undang-undang yang mengatur tentang hubungan kemasyarakatan beserta petunjuk pelaksanaannya (Piagam Madinah). Undang-undang tersebut memuat hak dan kewajiban masyarakat-kaum Muhajirin, Anshar dan beberapa kabilah Yahudi -baik dalam keadaan perang maupun damai. Dengan penerapan Undang-undang itu, maka sikap kesukuan yang sempit diganti dengan sikap kebangsaan dalam wadah satu Negara dan satu jama’ah. Dengan demikian bukan berarti menghapus semua nilai-nilai tradisi, bahkan sebagian tradisi tetap terpelihara selama tidak bertentangan dengan Syari’ah dan sejalan dengan perkembangan

 

Ibrah : Urgensi Masjid dalam Masyarakat dan Negara Islam

Sesampainya di Madinah dan menetap di sana, Rasulullah Saw segera menegakkan masyarakat Islam yang kokoh dan terpadu yang terdiri atas kaum Anshar dan Muhajirin. Sementara itu, sebagai langkah pertama kearah ini, Rasulullah saw membangun masjid.

Tidaklah heran masjid merupakan asas utama dan terpenting bagi pembentukan masyarakat Islam karena masyarakat Muslim tidak akan terbentuk secara kokoh dan rapi kecuali dengan adanya :

  1. Komitmen terhadap sistem, aqidah dan tatanan Islam. Hal ini tidak akan dapat ditumbuhkan kecuali melalui semangan masjid.

Di antara sistem dan prinsip ialah tersebarnya ikatan ukhuwwah dan mahabbah sesama kaum Muslimin. Akan tetapi, tersebarnya ikatan ini tidak akan terjadi kecuali didalam masjid. Selama kaum Muslimin tidak bertemu setiap hari berkali-kali, di rumah-rumah Allah Swt, sampai terhapusnya perbedaan-perbedaan pangkat, kedudukan, kekayaan, serta status dan atribut sosial lainnya,[3] selama itu pula tidak akan terbentuk persatuan dan persaudaraan sesama mereka.

  1. Diantara sistem dan peradaban Islam yang lain ialah tersebarnya semangat persamaan dan keadilan sesama kaum Muslimin dalam segala aspek kehidupan. Akan tetapi, semangat persamaan dan keadilan ini tidak mungkin dapat terwujudkan selama kaum Muslimin tidak bertemu setiap hari dalam satu shaf dihadapan Allah seraya bersama-sama berdiri dengan satu tujuan yaitu semata-mata menghambakan diri kepada-Nya. Tanpa adanya kesatuan dalam ‘ubudiyah  ini, betapaun mereka rajin ruku dan sujud kepada Allah Swt, nilai keadilan dan persamaan tidak akan mampu menundukkan egoism dan keangkuhan yang pada masing-masing diri.
  2. Diantara sistem Islam ialah terpadunya beragam latar belakang kaum Muslimin dalam suatu kesatuan yang kokoh yang diikat oleh tali Allah Swt yaitu hukum dan syari’atnya. Selama belum berdiri masjid-masjid, tempat kaum Muslimin berkumpul untuk mempelajari hukum dan syariat Allah agar dapat berpegang teguh kepadanya secara sadar diseluruh penjuru dan lapisan masyarakat, selama itu pula kaum Muslimin akan tetap terpecah belah.

 

Asas Kedua:

Ukhuwah Sesama kaum Muslimin

Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara tanpa dibatasi oleh geografis wilayah dan Negara (QS.49:10). Maka dalam awal perjalanan dakwahnya Rasulullah Saw di Madinah, setelah mendirikan masjid lantas beliau mempersaudarakan kaum muslimin yang berbeda latar belakang dan geografis wilayah, makkah-madinah, muhajirin-Anshar, dengan ikatan yang kuat, yakni Aqidah Islamiyyah.

Rasulullah Saw kemudian mempersaudarakan para sahabatnya dari kaum Muhajirin dan Anshar atas dasar kebenaran dan rasa persamaan. Rasulullah Saw mengikat persaudaraan antar para sahabat ini dengan sautu kerangka umum berupa ukhuwah dan muwalah (penyerahan loyalitas).

Beberapa Ibrah:

Itulah asas kedua yang dibangun Rasulullah Saw untuk menegakkan masyarakat dan Negara Islam. Urgensi asas itu akan tampak dalam beberapa aspek berikut.

Pertama, Negara mana pun tdak akan berarti dan tegak tanpa adanya kesatuan dan dukungan umatnya. Sementara itu, kesatuan dan dukungan tidak akan lahir tanpa adanya saling bersaudara dan menciantai. Setiap jama’ah yang tidak disatukan oleh ikatan kasih sayang dan persaudaraan sebenarnya, tidak akan mungkin dapat bersatu pada satu prinsip. Selama persatuan yang sebenarnya tidak terwujudkan dalam suatu umat atau jamaah, selama itu pula tidak akan mungkin terbentuk suatu Negara.

Akan tetapi, persaudaraan juga harus didahului oleh aqidah yang menjadi ideologi dan faktor pemersatu. Persaudaraan anatar dua orang yang saling berbeda aqidah dan pemikiran adalah mimpi dan khurafat, apalagi jika aqidah atau pemikiran tersebut akan melahirkan perilaku tertentu dalam kehidupan nyata.

Karena itu, Rasulullah Saw menjadikan aqidah Islamiyah yang bersumber pada Allah Swt sebagai asas persaudaraan yang  menghimpun hati para sahabatnya dan menempatkan semua manusia dalam satu barisan ‘ubudiyah hanya kepada-Nya tanpa perbedaan apa pun kecuali ketaqwaan dan amal shaleh (QS. 49: 13). Tidak mungkin suatu persaudaraan, saling menolong dan saling mengutamakan dapat berkembang di antara orang-orang yang dipecah belah oleh aqidah dan pemikiran yang berameka ragam yang masing-masing senantiasa memperturutkan egoisme dan hawa nafsunya sendiri.

Betapapun keinginan suatu pemerintahan untuk melaksanakan prinsip-prinsip keadilan di antara warganya, keinginan itu tidak akan terlaksana selama tidak didasarkan pada prinsip saling bersaudara dan mencintai sesama mereka. Bahkan prinsip-prinsip keadilan itu, tanpa persaudaraan dan kasih sayang, hanya akan menjadi sumber kebencian dan kedengkian sesama anggota masyarakat tersebut.

Karena itulah, Rasulullah Saw menjadikan persaudaraan antara Muhajirin dan Anshar sebagai asas bagi prinsip-prinsip keadilan sosial yang paling baik di dunia. Prinsip-prinsip keadilan ini kemudian berkembang dan mengikat hukum-hukum dan undang-undang syari’at yang tetap. Akan tetapi, semua hukum dan undang-undang syariat ini terbentuk berdasarkan “basis” pertama yaitu ukhuwah Islamiyah.

 

Asas  Ketiga :

Perjanjian Antara kaum Muslimin dan Orang-orang di Luar Islam

Asas ini merupkan pekerjaan terpenting yang dilakukan Nabi Saw sehubungan dengan nilai perundang-undangan bagi Negara baru di Madinah. Ibnu Hisyam meriwayatkan bahwa tidak lama setelah Nabi Saw tinggal di Madinah, semua orang Arab dari penduduk Madinah memeluk Islam. Seluruh kaum Anshar telah memeluk Islam kecuali beberapa orang kabilah dari kaum Aus. Nabi Saw kemudian menulis sebuah Piagam Perjanjian antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar dengan kaum Yahudi. Dalam perjanjian itu ditegaskan secara gamblang mengenai penetapan kebebasan beragama dan hak kepemimpinan harta benda mereka serta syarat-syarat lain yang mengikat kedua belah pihak.

Disini, al-Buty tidak menyebutkan seluruh naskah perjanjian yang sangat panjang itu, tetapi beliau kutipkan saja beberapa bagian dari naskah perjanjian, sebagaimana tertera dalam naskah perjanjian Rasulullah Saw.[4] Isi Piagam Perjanjian itu sebagai berikut.

  1. Kaum Muslimin, baik yang berasal dari Quraisy, dari Madinah, maupun dari kabilah lain yang bergabung dengan berjuang bersama-sama semua itu adalah satu umat.
  2. Semua kaum Mukminin, dari kabilah mana saja, harus membayar diyat (denda) orang yang terbunuh di antara mereka dan menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil antara sesama kaum Mukminin.
  3. Kaum Mukminin tidak boleh membiarkan siapa saja di antara mereka yang tidak mampu membayar utang atau denda, mereka harus menolongnya untuk membayar utang atau denda tersebut.
  4. Kaum Mukminin yang bertaqwa bertindak terhadap orang dari keluarganya sendiri yang berbuat kezhaliman, kejahatan, permusuhan, atau perusakan. Terhadap perbuatan semacam itu, semua kaum Mukminin akan mengambil tindakan bersama sekalipun yang berbuat kejahatan itu anak salah seorang dari mereka sendiri.
  5. Seorang Mukminin tidak boleh membunuh orang Mukminin lainnya lantaran ia membunuh seorang kafir. Seorang Mukmin tidak boleh membantu seorang kafir untuk melawan Mukmin lainnya.
  6. Jaminan Allah adalah satu. Dia melindungi orang-orang yang lemah atas orang-orang yang kuat. Orang mukmin saling menolong sesama mereka dalam menghadapi gangguan orang lain.
  7. Setiap Mukmin yang telah mengakui berlakunya perjanjian sebagaimana termaktub di dalam naskah, jika ia benar-benar beriman kepada Allah Swt dan hari akhir, niscaya ia tidak akan memberikan pertolongan dan perlindungan kepada orang yang berbuat kejahatan. Apabila ia menolong dan melindungi orang yang berbuat kejahatan, ia terkena laknat dan murka Allah Swt pada hari kiamat.
  8. Disaat menghadapi peperangan, orang-orang Yahudi turut memikul biaya bersama-sama kaum Muslimin.
  9. Orang-orang Yahudi dari bani ’Auf dipandang sebagai bagian dari kaum mukminin. Orang-orang Yahudi tetap pada agama mereka dan kaum Muslimin pun tetap pada agamanya sendiri kecuali orang yang berbuat kezaliman dan kejahatan maka sesungguhnya dia telah membinasakan diri dan keluarganya sendiri.
  10. Orang-orang Yahudi harus memikul biayanya sendiri dan kaum muslimin pun harus memikul biayanya sendiri dalam melaksanaan kewajiban dalam memberikan pertolongan secara timbal balik dalam melwan pihak lain yang memerangi salah satu pihak yang terkait dalam perjanjian itu.
  11.  Jika diantara orang-orang yang terikat perjanjian itu terjadi pertentangan atau perselisihan yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan, perkaranya dikembalikan kepada Allah Swt dan Muhammad Rasulullah.
  12. Setiap orang dijamin keselamatannya untuk meninggalkan atau tetap tinggal di Madinah kecuali orang yang berbuat kezaliman dan kejahatan.
  13. Sesungguhnya Allah Swt yang akan melindungi pihak yang berbuat kebaikan dan taqwa.

 

Beberapa Ibrah:

  1. Perjanjian tersebut dalam istilah modern lebih tepat disebut sebagai dustur (UUD). Dustur yang dibuat oleh Rasulullah Saw berdasarkan wahyu allah Swt dan ditulis oleh para sahabatnya, yang disepakatioleh kaum Muslimin dan tetangganya (Yahudi). Dari sini, tertolaklah tuduhna orang-orang yang mengatakan bahwa Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan Rabbnya, tidak mengatur urusan Negara dan system perundang-undangan.
  2. Perjanjian tersebut menunjukkan keadilan perilaku Nabi Saw terhadap orang-orang Yahudi. Perjanjian damai yang adil antara kaum Muslimin dan Yahudi ini semstinya membuahkan hasil yang konkret seandainya tidak dirusak oleh tabiat kaum Yahudi yang suka menipu dan berkhianat.

 


[1] Di sampaikan dalam Halaqoh Pasca Tafiq I PD. Pemuda Persis Purwakarta, Sabtu, 26 Mei 2012 M/ 5 Rajab 1433 H.

[3]  Inilah ruh Islam, dimana Allah tidak membeda-bedakan manusia, baik itu kaya-miskin, elit-alit, warna kulit, ras, suku dan bangsa, hanya yang membedakan itu adalah ketaqwaan, firman Allah Ta’ala: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. Al-Hujurat:13)

[4]  Untuk mengetahui isi keseluruhan Piagam Madinah ini bisa dibaca dalam Sirah Ibnu Hisyam, atau  Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Jilid I karya Moenawar Cholil

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s