Teladan Masyumi Dalam Memerangi Korupsi

 Situasi saat ini begitu nestapa. Satu per satu tokoh-tokoh dari partai yang dikenal partai berbasis Islam terperosok kubangan lumpur korupsi. Umat merasa tak berdaya, kehilangan asa. Bagaimana mungkin para tokoh yang sebagian dari mereka dikenal saleh bisa terbuai bujuk rayu korupsi? Kesedihan umat Islam, berlawanan dengan tokoh sekuler. Mereka bernyanyi bersama mencemooh para tokoh, serta-tentu saja- menyudutkan Islam yang masuk ke kancah politik. Isu korupsi menjadi pisau menjagal Islam dalam politik.

Pemimpin Panutan Umat

Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 yang setahun lagi akan digelar, tak pelak membuat para pejabat mulai menebar pesona dan melakukan pencitraan, dari mulai politisi partai politik, maupun dari pejabat independen, bahkan dari kalangan selebriti dan pengacara pun tidak ketinggalan; yang samar-samar mengenalkan diri lewat iklan di media massa, sampai yang mengikrarkan diri untuk maju sebagai calon Presiden

Politik Ki Sunda

Rasulullah Saw  bersabda: ” Sesungguhnya jabatan itu adalah amanat, dan pada hari kiamat akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali mereka yang mendapatkan jabatan itu  dengan cara yang haq  (atau ia orang yang paling berhak) dan ia menunaikan tugas dan kewajiban yang ada pada jabatan itu (termasuk memenuhi janji-janjinya)”.  (H.r. Muslim)

Dalam  hadits lain Beliau bersabda  :  ” Seorang hamba yang oleh Allah dipercaya untuk memimpin sebuah bangsa, lantas ia mati, dan ketika memimpin ia menipu  (zalim) terhadap rakyatnya, pasti Allah mengharamkan baginya masuk surga . ”  (H.r. Bukhari dan Muslim)

Menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat (Jabar), 24 februari 2013 mendatang[i], tatar pasundan kian menghangat, Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) kian merapat kepada elemen masyarakat sunda, bahkan petahana yang dulu sulit untuk “ditembus” oleh masyarakat yang membutuhkan, kini mereka mengundang, bahkan mendatangi para elit organisasi massa (ormas) dan para alit (kaum pinggiran). Sejumlah janji pun diumbar baik melalui media massa (baliho, iklan dimedia cetak dan elektronik), maupun dalam bentuk kampanye, guna menarik simpati masyarakat Jabar.

Mengenai pilgub Jabar tersebut, maka pengalaman pilgub 2008 yang lalu hendaklah dijadikan pelajaran (ibrah), bahwa dalam pilgub tersebut angka golput tidak sedikit. Menurut data yang diolah Samsul Muarif dan Ian Suherlan (2009:158), dalam pilkada Jawa Barat tahun 2008, angka Golput mencapai 33 persen (9.130.604 suara). Sementara Ahmad Heryawan-Dede Yusuf yang terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur hanya memperoleh 7.287.647 suara atau 40,50 persen. Dua pasangan lainnya, Agum Gumelar-H. Nu’man Abdul Hakim (Aman) meraih 6.217.557 suara (34,55 persen) dan pasangan Danny Setiawan-Iwan Sulanjana (Da’i) memperoleh 4.490.901 suara (24,95 persen)

Mengenai pemilih yang tidak memilih (golput)

Peran Kaum Pesantren dalam Membentuk NKRI

Prolog

Dalam al-Qur’an banyak sekali ayat yang menerangkan tentang sejarah (kisah-kisah), hampir 1/3 al-Qur’an mengandung tentang kisah-kisah, mulai dari penciptaan Nabi Adam AS, sampai Nabi Muhammad Saw; mulai dari kisah orang-orang shaleh sampai orang-orang durhaka kepada Allah Swt dan utusan-utusan Nya; dampak positif sampai dampak negatif dari perbuatan kedua makhluq tersebut, sampai kepada balasan yang menimpa kepada keduanya, baik itu nikmat maupun adzab yang Allah Swt berikan. Untuk apa itu semua Allah Swt khabarkan kepada kita semua? Mari kita renungkan salah satu firman-Nya

Menyalurkan Aspirasi Politik Umat

Sejumlah aksi demonstrasi yang dilakukan oleh segenap elemen Mahasiswa, Buruh, Ormas, Ornop diberbagai daerah dan Ibukota, ikut mewarnai dan mengiringi ke(tidak)bijakan Pemerintah yang akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kenaikan harga BBM ini rencananya akan diberlakukan pada tanggal 1 April 2012, bahkan akan diikuti pula dengan naiknya TDL (Tarif Dasar Listrik).

Aksi demonstarsi yang dilancarkan oleh Mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya adalah satu diantara cara menyalurkan aspirasi politik umat terhadap pengambil kebijakan, yakni Pemerintah. Massifnya gerakan penolakan kenaikan BBM, maka Pemerintah berupaya agar gerakan ini berhasil digagalkan, untuk itu dalam